Swarasultra.id, Kendari – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Wakatobi bergerak cepat memperkuat sinergi demi memperluas akses keuangan masyarakat kepulauan.
Melalui Rapat Evaluasi TPAKD yang digelar di Kendari, Kamis (11/6/2026), kedua lembaga ini menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus mendukung target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Manajer Madya Pengawasan PEPK dan LMSt, Desiyani Patra Rapang, menegaskan bahwa perluasan program prioritas ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan aman.
“OJK akan terus mendukung melalui penguatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi agar setiap program berjalan efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian warga Wakatobi,” ujar Desiyani.
5 Kesepakatan Strategis TPAKD Wakatobi 2026
Rapat evaluasi tersebut melahirkan lima poin terobosan yang akan langsung diakselerasi di lapangan di antaranya Plafon Kredit Melawan Rentenir Naik 100%:
Guna membebaskan pelaku usaha mikro dari jeratan lintah darat, plafon Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa tanpa bunga dinaikkan dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta per pelaku usaha.
Selain itu, target 89% pelajar punya rekening (Program KEJAR). Saat ini sudah ada 34.186 pelajar di Wakatobi yang memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel). TPAKD membidik penambahan 2.000–3.000 rekening baru sekaligus bersiap menghadapi ajang KEJAR Award 2026.
Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dioptimalkan sebagai perpanjangan tangan layanan keuangan formal di tingkat desa.
Selain itu perang terhadap Pinjol dan Investasi Ilegal. Edukasi masyarakat akan digencarkan sebagai langkah preventif, dibarengi dengan perluasan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan tenaga non-ASN.
Masyarakat Wakatobi kini didorong untuk melek pasar modal berkat dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui fitur BEYOND di aplikasi wondr by BNI.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Wakatobi, Darwis Rachim, mengingatkan seluruh pihak bahwa program ini memikul misi besar bagi masyarakat pesisir.
“Program TPAKD bukan sekadar memenuhi target administrasi, melainkan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat. Sinergi ini harus mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke wilayah kepulauan,” tegas Darwis.
Langkah ini mendapat angin segar dari berbagai pihak di antaranya, BAZNAS. Ketua BAZNAS Wakatobi, La Ode Saharumu, menyatakan kesiapannya menyalurkan bantuan modal usaha produktif bagi pelaku usaha mikro.
Lembaga Jasa Keuangan (LJK): Perbankan dan institusi keuangan berkomitmen memperluas jaringan lewat optimalisasi Agen Laku Pandai (layanan tanpa kantor) hingga ke tingkat desa.
Sebagai bentuk komitmen, TPAKD Wakatobi menyepakati mekanisme monitoring ketat melalui laporan realisasi kuartalan dari setiap lembaga keuangan. Khusus untuk data rekening pelajar, seluruh lembaga penyalur diminta melakukan percepatan karena penilaian KEJAR Award 2026 akan resmi ditutup pada 31 Juli 2026.
Kolaborasi masif ini diharapkan tidak hanya membuka sumbatan akses keuangan warga kepulauan, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi Wakatobi yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi. (Red)
