Swarasultra.id, Kendari – Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kantor BPK Perwakilan Sultra. WTP itu diserahkan langsung kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nadenmar di Aula kantor BPK setempat, Senin (25/5/2026).
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah usai menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Bupati Darwin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi raihan ke-10 secara berturut-turut bagi daerah tersebut.
“Alhamdulillah, Muna Barat kembali mendapatkan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut,” ujar Darwin usai kegiatan serah terima LHP LKPD di Kantor BPK Sultra.
Ia mengatakan, pencapaian tersebut menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Menurutnya, konsistensi kepala daerah dalam melakukan pengawasan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Muna Barat menegaskan, sejak awal masa kepemimpinannya, penguatan tata kelola keuangan menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia juga mengaku terus melakukan pengawasan langsung terhadap arus keuangan daerah agar kondisi fiskal tetap stabil.
“Kami melakukan kontrol langsung terhadap keluar masuknya anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran 2025. Alhamdulillah, kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit,” katanya.
Selain itu, ia menyebut Pemkab Muna Barat masih memiliki sisa lebih penggunaan anggaran meski dalam jumlah terbatas. Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan cukup baik di tengah berbagai kebutuhan pembangunan.
Darwin menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar terus memperkuat manajemen keuangan dan disiplin administrasi, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Saya selalu sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD agar betul-betul menjaga tata kelola keuangan. Dokumen pertanggungjawaban itu penting dan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga harus sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia berharap capaian opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan selama masa kepemimpinannya dalam empat tahun ke depan, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. (Red)
