Swarasultra.id, Kendari – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sultra dan PLN memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi mengancam jaringan kelistrikan dan infrastruktur strategis.
Koordinasi dilakukan saat Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sultra Marsma TNI Drs. Heroe Hermawan, M.M., bersama jajaran PLN Sultra berkunjung ke Polda Sultra, Selasa (1/9/2026). Rombongan diterima Kapolda Sultra Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama.
Sementara dari PLN, hadir Manager UPT Kendari Muhammad Husen, Manager P2K Sultra Joni AH Sitorus, dan Manager UP3 Kendari Hery Supriyadi.
Pertemuan ini membahas penguatan pencegahan dan penanganan Karhutla, terutama jika kebakaran mendekati jaringan atau menara transmisi listrik. PLN menyampaikan bahwa Karhutla di sejumlah daerah telah terjadi di sekitar menara transmisi utama sehingga membutuhkan kewaspadaan dan mitigasi sejak dini.
Karhutla yang berada dekat jaringan transmisi bertegangan tinggi dapat mengganggu keandalan sistem kelistrikan. Asap pekat dan panas kebakaran berpotensi memicu gangguan seperti flashover atau lompatan listrik, sementara kobaran api dan suhu tinggi dapat merusak kabel maupun konstruksi menara.
Gangguan pada jalur transmisi utama juga berisiko berdampak luas karena jaringan tersebut menjadi bagian penting sistem interkoneksi listrik antardaerah. Jika titik strategis terganggu, pemadaman dapat meluas dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Dampaknya bahkan dapat menjalar ke fasilitas yang bergantung pada pasokan listrik, seperti rumah sakit, bandara, telekomunikasi, layanan pemerintahan, hingga sektor industri.
Karena itu, sinergi Polda Sultra, Binda Sultra dan PLN diarahkan pada penguatan deteksi dini, pertukaran informasi serta respons cepat terhadap titik rawan Karhutla. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mencegah kebakaran berkembang hingga mengancam jaringan kelistrikan, objek vital, dan aktivitas masyarakat di Sulawesi Tenggara. (Red)
