Swarasultra.id, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan yang diperkirakan meningkat saat puncak musim kemarau pada September hingga Oktober 2026.
Instruksi itu disampaikan Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla serta Kekeringan Provinsi Sultra 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Rabu (26/8/2026).
Gubernur menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh berhenti pada apel, simulasi, atau kegiatan seremonial. Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta benar-benar memastikan kesiapan personel, peralatan, anggaran, data, hingga mekanisme respons cepat di lapangan.
“Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” tegas Andi.
Ia mengatakan Karhutla dan kekeringan merupakan ancaman serius yang setiap tahun muncul ketika musim kemarau. Risiko tersebut semakin kompleks karena perubahan iklim global membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi.
Karena itu, menurut Gubernur, pola penanggulangan bencana harus bergeser dari sekadar merespons ketika bencana terjadi menjadi langkah pencegahan dan pengurangan risiko sejak dini.
Kesiapsiagaan tersebut, kata dia, harus ditopang data yang akurat, perencanaan terpadu, koordinasi lintas sektor, serta komando lapangan yang jelas dan terukur.
Tujuh Daerah Berisiko Tinggi Karhutla
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra 2022–2026, terdapat tujuh kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi Karhutla. Ketujuh daerah tersebut yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Baubau.
Sementara itu, 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang. Untuk ancaman kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sultra tercatat berada pada tingkat risiko tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah provinsi karena puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.
Menghadapi situasi tersebut, Andi meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan sejumlah langkah strategis secara bersama-sama.
Pertama, memperkuat koordinasi dan klaster penanganan bencana lintas sektor. Para bupati dan wali kota bersama BPBD diminta segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing. Posko tersebut tidak hanya menjadi pusat koordinasi, tetapi juga harus mampu memberikan informasi secara cepat dan menggerakkan instansi terkait ketika terjadi bencana.
Patroli Titik Panas hingga Penegakan Hukum
Untuk mencegah Karhutla meluas, Gubernur meminta Dinas Kehutanan, Manggala Agni dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dengan dukungan Korem 143/Halu Oleo dan Polda Sultra, meningkatkan patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran. Patroli terutama diarahkan ke wilayah yang memiliki risiko tinggi, termasuk kawasan hutan lindung dan lokasi yang terpantau memiliki titik panas.
Gubernur Andi juga meminta setiap laporan titik api segera ditindaklanjuti melalui sistem deteksi dini dan respons cepat.
“Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kita, jangan kita hanya berhenti di kegiatan protokuler, tetapi betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” ujarnya.
Tak hanya pencegahan, penegakan hukum juga diminta diperkuat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diminta memberikan tindakan tegas terhadap pihak yang sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk untuk kepentingan pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan.
Selain itu, ancaman kekeringan juga menjadi perhatian karena dampaknya langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Terutama jika terjadi krisis air bersih.
Gubernur meminta OPD teknis menyiapkan sumber air alternatif dan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih ke permukiman yang mengalami krisis air. Sektor kesehatan juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Puskesmas dan rumah sakit harus mampu mengantisipasi berbagai dampak kesehatan yang dapat muncul selama musim kemarau.
Di sisi operasional, keterampilan personel juga harus terus ditingkatkan. Simulasi penanggulangan bencana dinilai penting untuk memastikan setiap unsur memahami tugas dan mampu bergerak secara cepat ketika kondisi darurat terjadi.
Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya penggunaan data dan teknologi dalam memperkuat sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana.
Pemanfaatan big data, pemantauan satelit BMKG, serta aplikasi digital pelaporan bencana secara real-time perlu diperkuat agar pemerintah dapat memperoleh informasi lebih cepat dan menentukan langkah penanganan secara tepat.
“Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka dengan data itu kita bisa melakukan langkah-langkah,” kata Andi.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kesiapan pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan, terutama melalui edukasi mengenai bahaya dan dampak Karhutla. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mencegah kebakaran yang dipicu aktivitas manusia.
Untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, Andi meminta BPBD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengaktifkan posko siaga selama 24 jam.
Posko tersebut harus menjadi pusat informasi dan koordinasi, terutama bagi Forkopimda, sehingga setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dengan pengerahan personel maupun sumber daya yang diperlukan.
Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah daerah mulai memastikan dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana, termasuk kebutuhan personel, material, peralatan, dan kegiatan operasional.
“Jangan hanya kegiatan seremonial,” tegasnya.
Apel siaga tersebut turut dihadiri Forkopimda Sultra, para bupati, wakil bupati, wali kota, serta kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Sultra juga menyerahkan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan Karhutla serta kekeringan kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat, dan Bupati Buton Utara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan perangkat daerah terkait. Simulasi tersebut disaksikan langsung Gubernur Sultra bersama Forkopimda dan pejabat terkait.
Dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi dalam dua bulan ke depan, pemerintah daerah kini dituntut membuktikan bahwa kesiapsiagaan Karhutla dan kekeringan bukan sekadar apel, melainkan kesiapan nyata di lapangan. (Red)
