Swarasultra.id, Kendari – Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, angkat bicara terkait pelaporan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun menilai pelaporan adalah hak konstitusional setiap warga negara, Akril mengingatkan agar langkah tersebut tidak disalahgunakan untuk menggiring opini negatif atau melakukan pembunuhan karakter (character assassination).
Menurutnya, publik harus cerdas dan bisa membedakan antara laporan, dugaan, dan putusan hukum yang inkrah. Terlebih, hingga saat ini KPK belum memberikan pernyataan resmi apa pun terkait status hukum Gubernur Sultra.
“Jangan menggiring opini seolah-olah seseorang telah bersalah hanya karena dilaporkan. Negara ini menganut asas praduga tak bersalah. Semua warga negara, termasuk Gubernur Sultra, berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama,” tegas Akril dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2026).
Akril menggarisbawahi beberapa hal krusial agar dinamika ini tidak berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat di antaranya
hindari asumsi tanpa bukti, hentikan Trial by the Press. Dengan mengimbau media massa, aktivis, dan masyarakat untuk menyajikan informasi berimbang demi menghindari penghakiman sepihak oleh opini publik. Dan terakhir fokus pada pembangunan daerah.
“Jika laporan tersebut memiliki bukti kuat, tentu akan diproses. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana, masyarakat juga harus berlapang dada menghormati hasil tersebut dan menghentikan segala bentuk fitnah,” tambah Akril.
Di akhir penyataannya, Akril mengajak seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tetap tenang, menjaga stabilitas daerah, dan tidak mudah terprovokasi.
“Mari kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Sultra membutuhkan persatuan untuk maju, bukan kegaduhan yang dibangun di atas dugaan,” pungkasnya. (Red)
