Swarasultra.id, Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersiap mengeksekusi lahan eks-PGSD di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah Pengadilan Tinggi (PT) Sultra kembali menguatkan putusan yang menyatakan lahan tersebut sah milik pemerintah provinsi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan penguatan putusan tersebut tertuang dalam Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari atas bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Sengketa lahan yang berada di simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut bermula dari klaim Kikila, salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang menguasai area tersebut.
Pemprov Sultra telah memenangkan sejumlah proses hukum sejak gugatan pertama pada 2016 hingga perkara pengosongan lahan yang berkekuatan hukum pada 2022. Namun, lahan tersebut masih dikuasai pihak yang mengklaim sebagai ahli waris.
Pemprov kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada 2022. Setelah konstatering dilaksanakan pada 20 November 2025, Kikila kembali mengajukan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026.
Kini, setelah perlawanan tersebut diputus dan dimenangkan Pemprov Sultra, pemerintah provinsi mulai berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan eksekusi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan lahan kepada pihak yang menempati area tersebut.
Andi Syahrir berharap masyarakat yang masih menempati lahan dapat bekerja sama mengosongkan area secara sukarela.
“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tutupnya. (Red)
