Oleh :
Irma Irayanti : Dosen Pendidikan Kewarganegaraan UIN Kendari,
Wakil Sekretaris FORHATI Wilayah Sultra dan Wakil Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Sultra
Ketika uang belanja menipis, seorang pekerja harian masih bisa menunda membeli pakaian. Ia tidak bisa meminta menstruasinya menunggu sampai upah berikutnya. Pada pengeluaran yang sulit ditunda itu, negara memungut pajak pertambahan nilai dengan beban efektif 11 persen, menurut Direktorat Jenderal Pajak. Beras dan telur sudah masuk daftar kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Mengapa fungsi pembalut bagi kesehatan dan kebersihan menstruasi belum cukup untuk memperoleh perlakuan serupa?
Pertanyaan itu menyangkut cara pemerintah mengenali kebutuhan dasar. Pembalut diperlukan karena kondisi biologis perempuan. Kebutuhannya berulang, sementara kemampuan untuk memenuhinya berubah mengikuti pendapatan dan pasokan. Rumah tangga dengan beberapa anggota yang menstruasi harus membeli lebih banyak. Di daerah dengan pilihan produk terbatas, pembeli juga menanggung ongkos dan waktu untuk mendapatkannya. Tarif yang sama pada setiap transaksi akhirnya mengambil porsi berbeda dari anggaran tiap keluarga.
Sejumlah negara sudah memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam kebijakan pajaknya. Inggris menerapkan tarif nol persen sejak 2021 untuk produk sanitasi menstruasi yang memenuhi ketentuan. Kanada juga mengenakan tarif nol persen atas pembalut, tampon, dan cawan menstruasi yang memenuhi syarat.
Australia memasukkan produk tersebut ke dalam daftar barang kesehatan yang bebas pajak barang dan jasa. India membebaskan pembalut dari pajak barang dan jasa sejak 2018. Thailand mengenakan PPN 7 persen namun memasukkan pembalut ke dalam daftar barang yang harganya diawasi pemerintah. Cara yang ditempuh berbeda, tetapi semuanya menunjukkan bahwa negara dapat memberi perlakuan khusus pada produk menstruasi karena fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.
Skotlandia melangkah lebih jauh. Sejak Agustus 2022, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diwajibkan menyediakan produk menstruasi secara gratis. Kewajiban itu menjangkau siapa pun yang membutuhkan melalui fasilitas publik dan komunitas, selain sekolah dan perguruan tinggi.
Undang-undangnya juga mengatur agar produk mudah diperoleh dengan cara yang menghormati martabat penggunanya. Dengan begitu, keterjangkauan di toko dan ketersediaan saat dibutuhkan sama-sama mendapat tempat dalam kebijakan publik.
Perbedaan kedua kebutuhan itu mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pembebasan pajak dapat mengurangi biaya pembelian rutin. Persediaan di pasar atau terminal menjawab persoalan lain: seorang pedagang yang tiba-tiba menstruasi saat menjaga lapak atau seorang penumpang yang sedang dalam perjalanan perlu memperoleh pembalut saat itu juga. Harga yang lebih rendah membantu ketika produk dapat dibeli. Penyediaan di fasilitas publik memperluas akses ketika waktu, uang, atau jarak membatasi pilihan.
Di Indonesia, pemerintah perlu membebaskan PPN atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi yang esensial. Jika penerimaan negara menjadi alasan untuk mempertahankan pungutan, Kementerian Keuangan perlu memublikasikan berapa penerimaan dari produk tersebut dan menimbangnya terhadap pengeluaran rumah tangga menurut tingkat pendapatan dan wilayah. Setelah pembebasan berlaku, perubahan harga eceran perlu dipantau untuk mengetahui berapa besar penghematan yang sampai kepada pembeli.
Pemerintah daerah dapat melengkapi kebijakan itu dengan menyediakan pembalut gratis di titik yang dipilih bersama warga, seperti puskesmas, pasar, atau terminal.
Perempuan yang bekerja dan menggunakan fasilitas itu sehari-hari perlu ikut menentukan letak persediaan, cara mengambilnya dengan menjaga privasi, serta siapa yang bertanggung jawab mengisi ulang. Dalam kehidupan kewarganegaraan, keterlibatan itu memberi perempuan ruang untuk menentukan bagaimana anggaran publik menjawab kebutuhan mereka.
Selama ini, rumah tangga sudah menghitung biaya pembalut setiap kali menyusun belanja. Pemerintah juga perlu memasukkannya ke dalam dua keputusan yang berada di tangannya: barang apa yang layak dibebaskan dari pajak dan kebutuhan apa yang harus tersedia di fasilitas publik. (*)
