Swarasultra.id, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemprov Sultra. Perpanjangan kontrak ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di tengah khidmatnya Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi oleh Pj. Sekda dan Kepala BKD Sultra menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan PPPK Paruh Waktu.
Rincian penerima dan evaluasi ketat
Ribuan pegawai yang menerima perpanjangan masa kerja, terdiri dari 1.090 orang tenaga guru, 2 orang tenaga kesehatan, dan
1.397 orang tenaga teknis.
Di sisi lain, terdapat 116 PPPK Paruh Waktu yang tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri dari 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.
Gubernur Sultra membeberkan sejumlah faktor penyebab pemutusan atau tidak diperpanjangnya kontrak tersebut, yakni 3 orang telah memasuki batas usia pensiun, 5 orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri.
Selain itu, 68 orang tidak diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Kinerja dan Integritas di Atas Segala-galanya
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka berpesan agar SK yang diterima dijadikan sebagai momentum penyemangat untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

“Nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat,” tegas Gubernur Sultra.
Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar senantiasa memegang teguh amanah rakyat, menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme, serta menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan dalam pelayanan publik.
Ultimatum Realisasi Anggaran
Selain penyerahan SK PPPK, Gubernur turut menyoroti capaian realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru menyentuh angka 66,17 persen.
Mengingat waktu tahun anggaran yang kian mepet, Gubernur memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala OPD untuk segera melakukan langkah percepatan program dan menuntaskan berbagai hambatan yang ada.
Bahkan, Gubernur mengeluarkan ultimatum keras bahwa pimpinan OPD akan dievaluasi apabila hingga 18 Desember 2026 realisasi anggaran belum mencapai 80 persen.
”Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan amanah dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi. Jangan jadikan keterbatasan waktu sebagai alasan bekerja tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas,” pungkasnya. (Red)













