HeadlineHukum

Camat Landono Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Lahan Eks Transmigrasi

×

Camat Landono Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Lahan Eks Transmigrasi

Sebarkan artikel ini
Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar memegang dokumen bukti lahan milik eks transmigrasi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan saat konferensi pers di Mapolda Sultra, Jumat (20/11/2026). (Foto Dok Humas Polda Sultra)

Swarasultra.id, Kendari – Camat Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), berinisial S (53), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di lahan eks transmigrasi Desa Morini Mulya.

S diduga menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) saat menjabat Lurah Landono periode 2017–2022 di atas lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1982

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam klaster pertama.

Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Mapolda Sultra, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, perkara bermula dari dugaan penerbitan dokumen pertanahan di atas lahan eks transmigrasi seluas sekitar 23 hektare di Desa Morini Mulya. Penyidik mendalami sekitar 29 SKT yang diterbitkan Lurah Landono dan 18 SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel.

Padahal, lahan yang dikenal sebagai Lahan 2 Eks Transmigrasi tersebut telah memiliki sertifikat kepemilikan sejak 1982.

“Munculnya dokumen baru di atas tanah yang telah bersertifikat itu kemudian memicu dugaan tumpang tindih kepemilikan,” ujar Kompol Muh. Chairman.

Polisi menduga modus perkara ini bermula dari klaim kepemilikan tanah milik warga eks transmigrasi. Pemohon kemudian mengajukan SKT ke pihak kelurahan untuk dijadikan dasar mengalihkan atau menjual tanah kepada orang lain.

Bahkan, terdapat dugaan permintaan ganti rugi kepada warga yang telah mengantongi SHM sejak 1982.

Selain S, tiga tersangka lainnya yakni B alias LB (53), buruh harian lepas, yang diduga mengklaim tanah dan mengajukan penerbitan SKT.

Kemudian JH alias A (34), wiraswasta, yang diduga menggunakan SKT milik B untuk menjual tanah kepada pihak lain serta meminta ganti rugi kepada pemegang SHM lama.

Tersangka keempat, NB (58), seorang ASN yang bertugas di Puskesmas Landono. Ia diduga menandatangani dokumen sebagai saksi batas dalam SKT tersebut.

Dari empat tersangka, dua orang telah ditahan, sedangkan dua lainnya tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Kasus ini terungkap melalui empat laporan polisi yang diterima sepanjang 2026, masing-masing LP/B/129/III/2026 tertanggal 14 Maret, LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 tertanggal 26 Juni, serta LP/B/380/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus.

Penyidik kini menyiapkan pengembangan ke klaster kedua untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga terbitnya SHM baru pada 2022 di atas lahan yang telah bersertifikat sejak 1982.

Polisi juga akan menelusuri proses administrasi penerbitan dokumen, pihak yang mengajukan dan memanfaatkannya, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari perkara tersebut. (Red)

error: Content is protected !!