Hukum

Polri Sidangkan Anggota EHS Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal

×

Polri Sidangkan Anggota EHS Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal

Sebarkan artikel ini
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat rilis pers terkait sidang kode etik anggota polri inisial EHS. (Foto Dok Mabes Polri)

Swarasultra.id, Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap seorang anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, hingga akses ilegal (illegal access) saat bertugas di lingkungan Bareskrim Polri.

Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap seluruh anggotanya.

Menurut Trunoyudo, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas institusi dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan personel Polri.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa atas sejumlah dugaan pelanggaran, meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS, baik ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.

Adapun anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Trunoyudo menegaskan, penanganan perkara etik tersebut mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Artinya, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran profesi. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Untuk menjamin jalannya persidangan, Polri menghadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal guna memantau jalannya sidang KKEP.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya. (Red)

error: Content is protected !!