Swarasultra.id, Kendari – Memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat sasaran, Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Tenggara menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025, Senin (13/4/2026). Langkah ini menjadi rapor krusial bagi jajaran Polda Sultra dalam menjaga transparansi dan mengejar target predikat keuangan sempurna di tahun ini.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Biro Logistik Polda Sultra ini diikuti oleh Para Kabagren Polres, para Kasubbagrenmin, Para PPK, para Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu dan Operator Sakti membahas perkembangan capaian IKPA serta berbagai aspek yang memengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda Sultra.
Dalam forum tersebut, sejumlah indikator strategis menjadi fokus pembahasan, seperti aspek Perencanaan Anggaran, Aspek Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Pelaporan Kinerja Anggaran. Adapun indikator yg perlu mendapat perbaikan meliputi indikator deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP dengan memaksimalkan penggunaan KKP dan capaian output.
Kabidkeu Polda Sultra Kombes Pol M. Kunto Wibisono, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan, evaluasi IKPA perlu dilakukan secara konsisten agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil dan manfaat program.
“IKPA merupakan salah satu tolok ukur penting dalam melihat seberapa baik anggaran dikelola. Karena itu, evaluasi seperti ini harus menjadi budaya kerja yang mendorong perbaikan berkelanjutan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, setiap unit diharapkan dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara terukur sehingga pelaksanaan anggaran TA 2026 semakin tepat sasaran, tertib administrasi, dan mendukung pencapaian target organisasi.
Hal yang sama juga diungkapkan Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Sultra Pembina Bais Adiputra, S.Pd., S.H., M.H., CPM. Ia mengajak seluruh Satker melalui Kasubbagrenmin dan bagian perencanaan keuangan agar memulai pekerjaan bukan sekadar dengan rutinitas administratif, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah negara, amanah rakyat, dan instrumen stabilitas bangsa.
Bais Adiputra menambahkan dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik yang tinggi secara langsung berdampak pada situasi ekonomi global. Stabilitas ekonomi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis, ia harus dijaga dengan kebijakan yang disiplin dan pelaksanaan yang presisi. Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan APBN 2026 harus tetap menjadi penggerak pertumbuhan, dengan belanja yang terakselerasi namun defisit tetap dijaga, ruang fiskal tetap harus dijaga dengan sangat hati-hati.
“Karena itu, setiap satuan kerja harus berpindah dari pola pikir “menghabiskan anggaran” menjadi pola pikir “menghasilkan manfaat publik yang terukur,” pungkasnya. (Red)
