Swarasultra.id, Kendari – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi memperketat sistem monitoring dan evaluasi (Monev) secara rutin di seluruh satuan pendidikan. Langkah ini diambil sebagai strategi krusial untuk memastikan kualitas pendidikan di Bumi Anoa tetap relevan di tengah disrupsi dan dinamika global yang berubah cepat.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Prof. Aris Badara, dalam Rapat Koordinasi Kepala KCD dan Kepala SMA, SMK, SLB Negeri/Swasta se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Kantor Disdikbud Sultra, Rabu (11/2/2026).
Langkah ini, lanjut Prof Aris, bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan terimplementasi hingga ke ruang kelas. Dengan melibatkan kepala KCD hingga unit terkecil, Aris menegaskan bahwa pengawasan bukan lagi sekadar fungsi manajerial tingkat atas, melainkan sistem deteksi dini untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di seluruh lapisan
“Monitoring dan evaluasi perlu disusun kembali skemanya, apakah dilakukan per bulan atau per minggu, agar perkembangan dunia pendidikan dapat disikapi secara tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rakor tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi kegiatan tahun 2025 serta penguatan program tahun 2026, sekaligus menyampaikan atensi Gubernur Sultra terhadap sektor pendidikan dan dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Program Sekolah Garuda. Menurutnya, peluang tersebut masih belum dimanfaatkan optimal oleh sekolah-sekolah di Sultra.
“Jumlah sekolah yang mendaftar masih sangat sedikit. Bahkan, sekolah dari luar provinsi justru lebih banyak dibandingkan dari Sulawesi Tenggara. Kepala sekolah jangan takut mendaftar, daftar dulu sambil mempersiapkan diri,” tegasnya.
Kuota Sekolah Garuda mencapai 160 siswa. Seleksi kepala sekolah dilakukan secara ketat, termasuk syarat kemampuan bahasa Inggris setara standar masuk perguruan tinggi terbaik. Selain itu, Dinas juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disdikbud Sultra telah mengirim surat melalui KCD untuk pembangunan sistem berbasis web yang akan digunakan menghimpun data spesifik peserta didik.
Melalui PIC di sekolah, data anak-anak yang memiliki fobia, intoleransi, dan alergi akan dikumpulkan dan diverifikasi bersama tim teknis kesehatan guna mencegah risiko, termasuk potensi keracunan. Namun, berdasarkan data kementerian, tingkat respons sekolah terhadap survei masih rendah, hanya sekitar 25–30 persen.
“Setiap survei harus direspons cepat. Data dari sekolah menjadi dasar kebijakan. Kalau diisi asal-asalan, itu sangat berbahaya,” tegas Prof. Aris.
Ia juga menyinggung penguatan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang diharapkan dikaitkan dengan nilai-nilai lokal agar lebih kontekstual.
Di sisi lain, Sultra dinilai berhasil memanfaatkan program revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBN dan termasuk dua terbanyak secara nasional. Seluruh laporan pertanggungjawaban revitalisasi telah selesai 100 persen tanpa permasalahan keuangan.
Untuk 2026, perencanaan pendidikan diarahkan pada kesiapan sarana prasarana, anggaran, serta keberlanjutan program prioritas, termasuk beasiswa BISMA (Beasiswa Sultra Maju). Program tersebut mencakup beasiswa prestasi tingkat nasional dan internasional, serta beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Tujuan akhirnya adalah memajukan sumber daya manusia dan mengangkat martabat anak-anak Sulawesi Tenggara agar mampu berkontribusi bagi daerah,” tutupnya. (Red)
