Swarasultra.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pemerintah berencana meluncurkan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah). Hal itu dikemukakan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Salah satu yang menjadi perhatian khusus presiden adalah lingkungan yang banyak dihiasi spanduk dan baliho sehingga mengurangi keindahan. Selain itu, kabel-kabel listrik, telepon dan jaringan internet juga membuat lingkungan terlihat semrawut.
“Saya meminta kepada pemerintah tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Turis datang tidak mau lihat spanduk,” tegas Presiden.
Presiden meminta agar pemerintah bicara dengan pengusaha agar dapat menertibkan baliho dan spanduk-spanduk yang mereka pasang, termasuk kabel-kabel yang berseliweran.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka merespon cepat arahan presiden. Pihaknya segera memerintahkan jajarannya untuk bersurat ke pengusaha-pengusaha, pemilik spanduk dan baliho, pemilik kabel listrik dan telepon/internet, agar segera melakukan penertiban.
“Kita mendukung penuh Gerakan Indonesia Asri yang diinisiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat di Sultra untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan kita, termasuk baliho, spanduk, dan kabel-kabel untuk ditertibkan,” kata ASR, akronim Gubernur Andi Sumangerukka di sela-sela Rakornas.
Gubernur menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkrit meminta jajarannya agar spanduk, baliho, dan kabel-kabel dapat segera ditertibkan. Gubernur juga akan melakukan koordinasi dengan bupati/walikota se-Sultra untuk mengakselerasi suksesnya Gerakan Indonesia Asri.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional. Rakornas para pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). (*)
