Swarasultra.id, Denpasar – Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memastikan bahwa setiap rupiah dalam pengelolaan keuangan daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI di Auditorium Bima, Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Kehadiran Gubernur Andi Sumangerukka bersama para gubernur se-Indonesia di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan yang objektif dan profesional sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Entry meeting ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI. Tahapan ini bertujuan menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, serta mekanisme pemeriksaan agar proses berjalan efektif serta memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menekankan pentingnya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemeriksaan ini harus kita maknai sebagai instrumen perbaikan dan penguatan tata kelola. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Ribka Haluk.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi, serta para gubernur dan bupati/wali kota di lingkungan Ditjen PKN VI, baik secara luring maupun daring.
Momentum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berintegritas demi pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Red)
