Swarasultra.id, Kendari – Meski bergerak dalam ruang fiskal terbatas, ekonomi Sulawesi Tenggara di bawah komando Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wagub Hugua menunjukkan taji di tahun pertama.
Pengamat ekonomi Dr. Syamsir Nur menilai duet ini berhasil menjaga resiliensi ekonomi daerah tetap kokoh di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Pasangan ASR-Hugua resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama ratusan kepala daerah dari ratusan wilayah di Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025).
Menurut Syamsir, langkah cepat ini dinilai sebagai bukti kesiapan administratif ASR-Hugua dalam memimpin. Dengan menjadikan RPJMD sebagai kompas sejak hari pertama, pasangan ini berhasil menghindari transisi yang bertele-tele dan langsung tancap gas mengonversi janji kampanye menjadi kebijakan nyata yang terukur.
Ia menyampaikan bahwa dalam setahun terakhir, program yang dijalankan dinilai tidak hanya sejalan dengan rencana kerja tahunan, tetapi juga berbasis pada pemetaan masalah dan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Menguatkan infrastruktur dan sektor pertanian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi kita, karena berdampak pada mobilitas, konektivitas, dan produktivitas,” kata Syamsir kepada awak media.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sultra ini menjelaskan, kebijakan publik ASR-Hugua menekankan dua aspek utama, yakni pengambilan keputusan yang terukur.
Kemudian akuntabel dalam perencanaan pembangunan serta penguatan kebijakan fiskal daerah.
Hal utama menjadi catatan penting kepemimpinan setahun ASR-Hugua yakni kemampuan mengharmonisasi program prioritas yang diinginkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) secara cepat pasca pelantikan. Ia menetapkan target dan sasaran pokok pembangunan sebagai kompas kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.
Setahun terakhir, program yang dijalankan tidak hanya in-line dengan rencana kerja tahunan, tetapi ada pemetaan masalah dan kebutuhan mendasar masyarakatnya. Menguatkan inftrastruktur dan sektor pertanian. Ini mendasar bagi pembangunan ekonomi kita. Tidak hanya berdampak langsung, tapi ada mobilitas-konektivitas dan produktivitas.
Dari sisi kebijakan publik dalam setahun terakhir ini, Syamsir mencatat kebijakan publik ASR-Hugua menekankan pada dua aspek utama yakni pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan serta penguatan kebijakan fiskal daerah.
Ada kenaikan PAD 27,40 persen dibandingkan tahun lalu. Ini juga disertai dengan kebijakan perubahan belanja daerah yang diarahkan pada layanan publik dan kesejahteraan warga. Alokasinya ada yang ke infrastuktur dasar (misal jalan, air bersih, ke sektor pendidikan dan kesehatan), penguatan UMKM serta belanja perlindungan sosial.
“Meski ruang fiskal sempit-dan diperhadapkan kebijakan efisiensi pemerintah pusat, saya melihatnya ASR-Hugua memiliki komitmen untuk memanfaatkan belanja pada setiap rupiah anggaran APBD Sultra,” ujarnya.
Pendekatannya betul harus belanjanya berkualitas (quality spending), bukan sekedar besaran.
Ia juga menilai dari tata kelola pemerintahan terjadi perbaikan. Integritas dan responsif dijadikan kunci utama oleh ASR-Hugua. Pada beberapa kesempatan selalu meneguhkan prinsip itu. “Saya kira akan progresif karena penguatan birokrasi menjadi misi utama dan saya lihat akan di fokuskan tahun depan dalam dokumen RPJMD Sultra,” terangnya.
Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran, secara kumulatif ditahun 2025, Sultra mencatatkan pertumbuhan 5,79 persen yang juga lebih tinggi dari tahun lalu 5,40 persen. Konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
“Secara regional juga kita tumbuh kuat, dan cukup kontributif dalam pembentukan kue ekonomi Sulawesi karena menempati urutan ke-3 setelah Provinsi Sulteng dan Sulut,” imbuhnya lagi.
Kalau kita bandingkan dengan target RPJMD Sultra 2025-2029, capaian tahun 2025 berada pada target yang direncanakan ASR-Hugua untuk tahun ini yakni diatas 5,5-6,5%. Tahun pertama sangat positif karena terjadi peningkatan produktivitas ekonomi sektor unggulan. Angka kemiskinan kita Sultra tahun 2025 menurun 10,54 persen. Meski ini masih setahun-efek kebijakan ASR Hugua setidaknya telah mengurangi tekanan pengeluaran penduduk miskin.
“Saya lihat belanja bantuan sosial 22,08 M dan belanja subsidi naik 13,97 persen atau 2,25 M dibanding tahun lalu. Tentu saja yang perlu dicatat- koordinasi dan komunikasi dengan stakholders berjalan baik terutama dalam menjaga harga komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Sultra,” tegas Syamsir.
Lebih jauh ia mengatakan bahwa dari sisi pengangguran, terjadi kenaikan 3,33 persen tahun 2025. Jadi ada peningkatan supply dibanding demand terutama pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan Perguruan Tinggi. Tentu saja ada pertalian dengan ketersediaan lapangan kerja,skiil, ataupun struktur ekonomi daerah kita. Namun yang perlu dicatat-lapangan usaha konstruksi, pengangkutan dan jasa pemerintahan menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi.
Masih kata Syamsir, tahun ini, kebijakan ASR-Hugua mesti memprioritaskan pada program meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Dengan program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas harus tetap menjadi fokus kebijakan. Ini kaitan dengan produktivitas human capital.
Revitalisasi sektor pertanian-pangan yang cukup dan setidaknya tahun ini sudah siap untuk ada hilirisasi komoditas. Artinya ini produktivitas sektoral,
Kemudian fokus infrastruktur darat-pulau atau konektivitas karena berkaitan dengan produktivitas wilayah. Komitmen yang teguh atas tata kelola yang bersih dan berintegritas, oleh ASR sebagai nakhoda mesti diperlukan penguatan pimpinan OPD yang akuntabel dan inovatif. Fokusnya tentu peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan kualitas layanan publik.
“Kepala OPD perlu inovasi-tidak hanya berpola BAU (business as Asual)-kegiatan berjalan tanpa strategi dan intervensi baru,” katanya.
Syamsir bilang tantangan selanjutnya bagi pemerintahan ASR-Hugua dari sektor ekonomi, pertama, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Raihan pertumbuhan tinggi meski diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menurun, ada penciptaan lapangan kerja baru dan berkurangnya disparitas antar wilayah.
“Saya melihat, sektor investasi masih kurang produktif sebagai mesin pertumbuhan karena masih bertumpu pada pada modal, multiflier efek ke ekonomi masih kecil. Pasar tenaga kerja masih rentan- didominasi sektor informal dan skiil yang lemah sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga kita masih terbatas,” terangnya lagi.
Wilayah daratan berkontribusi terhadap pembentukan kue ekonomi Sultra sebesar 72,55 persen, sedangkan wilayah kepulauan 27,45 persen. Ini salah satu gejala ketimpangan yang perlu diintervensi kedepan.
Kedua, tantangan fiskal. Saat ini kemandirian fiskal Sultra 33,46 persen. Meski ada peningkatan dari tahun sebelumnya, perlu dioptimalkan. Tahun ini terjadi penurunan dana transfer dan bisa jadi berlanjut tahun depan. Maka celah fiskal ini memerlukan intensifikasi PAD. Penerimaan di sektor pajak perlu dioptimalkan terutama kewenangan Provinsi yang bertalian dengan aktivitas pertambangan.
Masih ada potensi lain-perusahan daerah dan asset daerah yang perlu dioptimalkan. Perusahan (Perumda Aneka Usaha, Bank Sultra dan BPR) tidak hanya menjadi lokomotif produktitas ekonomi tetapi harus mampu menggenerate pendapatan.
“Demikian juga asset daerah terutama tanah dan bangunan ini potensial dimanfaatkan dengan ragam pilihan kerjasama pemanfaatan. Makanya perlu dicatat dan dikelola agar bermanfaat bagi daerah, ini namanya transformasi fiskal,” tutup Syamsir. (*)
