Swarasultra.id, Kendari – Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen ini ditegaskan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin usai rapat koordinasi pemberantasan korupsi dari KPK yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (29/1/2026).
Bupati Darwin mengungkapkan bahwa capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Muna Barat saat ini berada pada peringkat enam yang dinilainya sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.
“Untuk SPI, posisi kita sudah di peringkat atas, sekitar urutan lima atau enam. Ini sudah bagus, baik dari hasil survei internal maupun eksternal. Namun, tetap ada aspek tata kelola yang harus kita benahi,” ujarnya.
Ketua DPD I Partai Golkar Sultra ini menjelaskan bahwa sejumlah catatan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, termasuk materi dan rekomendasi dari KPK, akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah akan menggelar rapat internal untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun langkah perbaikan yang lebih konkret.
“Kami akan melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti hasil tadi, termasuk mengambil materi dari KPK sebagai acuan. Selanjutnya akan kami implementasikan di lapangan agar nilai MCP bisa meningkat dan lebih maksimal,” tukasnya.
Rakor KPK RI ini dihadiri Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Kapolda Sultra, wakil kepala kejaksaan tinggi Sultra, Ketua DPRD Sultra dan para Bupati dan Wali Kota se Sultra. (Red)
