Swarasultra.id, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), mengelar rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID) se Sultra, Selasa (25/11/2025) di ruang pola kantor gubernur. Rakor TPID ini diikuti oleh 17 kabupaten kota se Sultra, dan dihadiri para Bupati, Walikota dan Wakil Bupati.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya pembenahan data inflasi di seluruh kabupaten/kota. Menurut Gubernur ASR, sejumlah persoalan inflasi di daerah ternyata bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, tetapi juga dipicu oleh akurasi data yang belum optimal.
“Kita memulai dari data. Inflasi Sultra ini dihitung dari 17 kabupaten/kota, dan ada beberapa daerah dengan inflasi tinggi. Setelah dibahas, ternyata ada persoalan pada data. Artinya, ke depan data harus diperbaiki,” tegas gubernur ASR dalam Rakor TPID tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian inflasi tidak boleh didasarkan pada data yang lemah. Sebab, kebijakan yang tepat hanya bisa diambil jika daerah memiliki informasi yang akurat terkait stok, harga, dan pergerakan komoditas.
“Mengatasi inflasi itu tidak cukup hanya operasi pasar. Bisa jadi masalahnya ada pada data yang kurang akurat. Jadi harus kita benahi. Kalau datanya salah, kebijakannya juga bisa salah,” beber gubernur Andi Sumangerukka.
Untuk itu, ia menekankan pembenahan data bukan sekadar tugas teknis, tetapi bagian dari peningkatan kualitas administrasi daerah. Pihaknya meminta daerah memperkuat kerja lapangan, termasuk upaya menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Salah satu langkahnya jelas, yaitu menyediakan komoditas dengan harga murah dan mendekatkan pasokan ke masyarakat. Itu hal yang dasar. Tapi sebelum itu, datanya harus rapi dulu,” terang ASR.
Gubernur Sultra memberikan penekanan khusus kepada seluruh pemerintah daerah agar segera mengambil langkah-langkah konkret.
“Kalau daerah serius mau melakukan pembenahan, saya siap memberikan contoh. Ada dua model langkah yang bisa dilakukan, dan provinsi siap mendampingi,” jelas mantan Pangdam XIV Hasanuddin.
Gubernur ASR menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bahwa pembenahan data inflasi akan menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi di seluruh wilayah.
Rakor TPID itu menghadirkan Kepala Bank Indonesia wilayah Sultra, Kadivre Bulog sebagai pemateri sekaligus tanya jawab. (Red)
