Swarasultra.id, Kendari – Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya literasi digital sebagai salah satu fondasi menjaga demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital. Hal itu diungkapkan Eko saat membuka Seminar Literasi Digital bertemakan Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (2/10/2025).
“Seminar literasi digital ini memiliki tujuan penting, yaitu meningkatkan kemampuan kritis masyarakat lintas generasi, mendorong lahirnya konten digital yang etis dan berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antar-generasi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman,” ujarnya.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia dan menghadirkan berbagai narasumber serta peserta dari lintas sektor. Turut hadir Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Inspektur Kemenko Polhukam, Sandiman Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, unsur Forkopimda Sultra, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, serta sejumlah tokoh akademisi, praktisi komunikasi, dan pegiat literasi digital.
Narasumber yang hadir dalam seminar ini antara lain Ketua Tim Literasi Digital Kemkomdigi, Guru Besar Universitas Padjadjaran (UNPAD) dalam bidang Jurnalistik dan Kajian Media, Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik Cyberkreasi, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
Eko menyampaikan, perkembangan teknologi digital membawa dua sisi berbeda. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, arus deras disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. “Fenomena echo chamber dan era post-truth membuat informasi menyesatkan lebih mudah tersebar dan dipercaya, bahkan seringkali mengalahkan data dan fakta yang sebenarnya,” jelasnya.
Marsda TNI Eko Dono Indarto, juga mengungkapkan kondisi literasi digital Indonesia yang masih perlu diperkuat. Mengutip hasil survei Kemenkomdigi tahun 2022, indeks literasi digital nasional baru mencapai angka 3,54 dari skala 5 atau kategori sedang. Sementara itu, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2023 hanya mencatat skor 43,34 dari skala 100. “Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat kita dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan literasi digital merupakan bagian dari Agenda Penguatan Ketahanan Informasi Nasional dan mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Menurutnya, Sulawesi Tenggara memiliki posisi strategis dalam konteks ini, karena karakteristik kepulauannya yang khas, keragaman sosial budaya, serta peran pentingnya sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur.
Deputi Kemenko Polhukam ini juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh di atas keterbukaan informasi yang bertanggung jawab, partisipasi publik yang bermakna, serta ruang diskusi yang bebas dari manipulasi dan ujaran kebencian. Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya mendukung agenda komunikasi dan informasi, tetapi juga berkontribusi langsung pada ketahanan nasional, keberlanjutan pembangunan bangsa, dan terpeliharanya demokrasi yang inklusif serta berkeadaban di Indonesia. (Red)
