Swarasultra.id, Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengatakan bahwa program transmigrasi berhasil melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
“Sejak 1968 hingga 2024, Sulawesi Tenggara telah menerima 69.747 kepala keluarga atau 275.786 jiwa transmigran,” kata Gubernur dalam kegiatan Rapat Kordinasi, Advokasi dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin (4/8/2025).
Gubernur menjelaskan, hingga saat ini, terdapat 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk tiga kawasan prioritas nasional, yaitu Kawasan Mutiara (Kabupaten Muna), Kawasan Asinua Routa (Kabupaten Konawe), dan Kawasan Anawua Toari (Kabupaten Kolaka).
Ia juga menyebut bahwa program transmigrasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.
“Program transmigrasi bukan hanya pemindahan penduduk, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan nasional,” ujarnya.
Oleh karena itu, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya menjadikan kegiatan ini sebagai wadah penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Terutama dalam mendorong dan mendukung agenda transformasi transmigrasi yang mencakup 5T, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong,” lanjut Gubernur Andi Sumangerukka
Gubernur berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman tentang kebijakan dan regulasi terkini terkait transmigrasi, meningkatkan kapasitas perencanaan yang lebih terintegrasi di daerah, serta mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal.
“Semoga forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, aman, mandiri, sejahtera, dan religius,” pungkas Gubernur.
Acara yang bertujuan untuk mempercepat proses inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di wilayah Sulawesi ini dibuka oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi. (Red)
